Lhokseumawe - Inspektorat Kota Lhokseumawe turut menghadiri dan mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Tahun 2026 yang dilaksanakan di halaman Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Rabu (20/05/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama unsur Forkopimda.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe selaku pembina upacara. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026 yang mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”.

Melalui tema tersebut, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat persatuan, meningkatkan kualitas generasi muda, serta memperkuat komitmen dalam menjaga kedaulatan negara di tengah perkembangan zaman dan tantangan global.

Keikutsertaan jajaran Inspektorat Kota Lhokseumawe dalam upacara ini menjadi wujud komitmen dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, disiplin, dan semangat pengabdian sebagai bagian dari aparatur pemerintah yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.

Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, peringatan Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat kebangkitan diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Melalui partisipasi dalam kegiatan tersebut, Inspektorat Kota Lhokseumawe menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan serta menjaga semangat persatuan di lingkungan kerja. Diharapkan semangat Hari Kebangkitan Nasional dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus bekerja dengan penuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pemerintahan daerah.