Lhokseumawe – Jajaran aparatur sipil negara (ASN) dari Inspektorat Kota Lhokseumawe turut serta menghadiri Webinar Seri I Program Pariwara Antikorupsi 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara daring pada Kamis (18/6), bertempat di Ruangan Inspektorat Pembantu Khusus. Kegiatan ini mengusung tema "Unboxing the Message: Strategi Menemukan 'Angle' Antikorupsi yang Unik".
Keikutsertaan Inspektorat Kota Lhokseumawe merupakan bentuk komitmen daerah dalam menyukseskan gerakan kampanye antikorupsi serentak yang berlangsung sejak 15 April hingga 30 September 2026. Melalui program ini, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK mewajibkan seluruh pemerintah daerah peserta untuk menggelar kampanye publik secara masif selama minimal tiga bulan. Gerakan ini dituntut untuk dikemas secara kreatif, edukatif, dan mampu menggerakkan partisipasi aktif masyarakat.
Webinar ini mengupas tuntas dua pilar utama dalam membangun komunikasi publik yang efektif: pemanfaatan data riil hasil pengawasan dan teknik pengemasan pesan menggunakan kaidah industri kreatif digital.
Membedah Data SPI: Mengubah Angka Menjadi Isu Lokal yang Nyata
Sesi pertama dipaparkan oleh Direktorat Monitoring KPK yang mengulas urgensi optimalisasi Survei Penilaian Integritas (SPI). KPK menekankan bahwa instrumen SPI tidak boleh sekadar menjadi potret angka di atas kertas, melainkan harus dibedah menjadi bahan edukasi.
Poin utama pembahasan internal KPK meliputi:
- Mengidentifikasi 7 Elemen Kerawanan: Pemda diarahkan untuk memetakan risiko korupsi di wilayahnya, mulai dari maraknya suap/gratifikasi, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), penyalahgunaan fasilitas dinas, hingga risiko dalam pengelolaan SDM/mutasi pegawai.
- Membaca Indikator Internal, Eksternal, dan Expert (Ahli): Inspektorat dibekali kemampuan membaca persepsi dari tiga sudut pandang (pegawai pemda, masyarakat pengguna layanan, dan penilaian expert) guna menemukan titik paling rentan yang membutuhkan intervensi komunikasi sesegera mungkin.
- Formulasi Isu Kontekstual: Menekankan pentingnya merumuskan tema kampanye yang spesifik dan dekat dengan keseharian masyarakat setempat (misalnya kampanye menolak pungli pada layanan administrasi kependudukan atau perizinan lokal) daripada menggunakan jargon antikorupsi yang terlalu makro atau normatif.
Perspektif Praktisi Industri Kreatif: Strategi Membawa Pesan Melekat di Pikiran Publik
Pada sesi kedua, pemateri Alia Namira selaku praktisi komunikasi kreatif dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) DKI Jaya membedah formula periklanan modern agar pesan publik memiliki daya pikat tinggi di tengah banjir informasi digital.
Inti strategi kreatif yang dipaparkan meliputi:
- Prinsip The Hero’s Journey dalam Storytelling: Mengemas konten antikorupsi melalui narasi yang humanis, menempatkan masyarakat atau ASN berintegritas sebagai tokoh utama yang berani melakukan perubahan, bukan sekadar menampilkan larangan hukum yang kaku.
- Menemukan Single Minded Proposition (SMP): Merumuskan satu pesan inti yang paling kuat, unik, dan jernih, sehingga kampanye dapat langsung dipahami dalam waktu singkat oleh audiens digital.
- Pendekatan Relevansi Emosional: Mengubah pendekatan dari sekadar mengedukasi aspek rasional (regulasi) menjadi menyentuh sisi emosional (seperti rasa keadilan sosial, dampak nyata korupsi terhadap keluarga, atau kebanggaan menjaga kejujuran).
Melalui keikutsertaan ini, Inspektorat Kota Lhokseumawe diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan dan komunikasi publiknya. Selaras dengan output webinar, kegiatan ini diharapkan melahirkan inspirasi awal bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam merancang konsep kampanye antikorupsi yang inovatif dan kontekstual guna mendorong tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
