Lhokseumawe – Inspektorat Kota Lhokseumawe pada Rabu, 3 Juni 2026 melaksanakan kegiatan Pengembangan Informasi Awal dalam rangka Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada sejumlah gampong di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu sebagai objek pemeriksaan.
Dalam pengawasan intern pemerintah, terdapat sebuah prinsip yang tidak boleh diabaikan: pengawasan yang tepat selalu diawali dengan langkah yang matang. Prinsip inilah yang mendasari mengapa setiap penugasan audit wajib didahului oleh tahapan persiapan yang terstruktur.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2023 menegaskan hal ini melalui konsep Pengembangan Informasi Awal (PIA) — sebuah proses pengumpulan, identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi data mengenai risiko serta indikasi penyimpangan, sebagai dasar untuk menyusun desain pengawasan dan menentukan layak atau tidaknya suatu penugasan dilaksanakan.
PIA: Tahap Pertama dari Lima Tahapan Penugasan
Peraturan BPKP Nomor 2 Tahun 2023 (Pasal 9) menetapkan bahwa sebuah penugasan pengawasan (baik asurans maupun konsultansi) dijalankan melalui lima tahapan yang berurutan:
- Pengembangan Informasi Awal, memahami kondisi awal dan merancang desain pengawasan.
- Perencanaan Penugasan, menyusun program dan rencana kerja audit.
- Pelaksanaan Penugasan, menjalankan pengujian dan pemeriksaan substantif.
- Komunikasi Hasil Penugasan, menyampaikan temuan dan rekomendasi.
- Pemantauan Tindak Lanjut, memastikan rekomendasi dijalankan.
Survei Pendahuluan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Lhokseumawe adalah tahap pertama dari rangkaian panjang tersebut.
Apa Tujuan dan Metode Pengembangan Informasi Awal?
Berdasarkan Pasal 10 peraturan yang sama, Pengembangan Informasi Awal memiliki dua tujuan utama: pertama, sebagai dasar pengambilan keputusan apakah suatu kegiatan pengawasan memang perlu dan layak dilaksanakan; dan kedua, sebagai bahan penyusunan Desain Penugasan Pengawasan yang akan menjadi kerangka kerja audit.
Untuk mencapai tujuan tersebut, PIA dilakukan melalui dua metode yang dapat dijalankan secara bersamaan maupun terpisah sesuai kebutuhan, yaitu telaah dan penelitian awal. Telaah merupakan analisis sistematis yang menghasilkan pertimbangan, pendapat, dan usulan rencana tindak. Sedangkan penelitian awal dilakukan untuk mengumpulkan data dan fakta langsung di lapangan. Kombinasi keduanya memungkinkan tim auditor untuk datang ke tahap pemeriksaan bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan pemahaman yang sudah terbangun.
Dalam kegiatan ini, tim melakukan sesi permintaan keterangan kepada aparatur gampong yang menjadi objek pengawasan. Permintaan keterangan tersebut dilakukan secara langsung kepada Keuchik, Sekretaris Gampong, Kaur Keuangan, dan Ketua Tuha Peut dari masing-masing gampong yang diaudit.
Melalui dialog tersebut, tim membangun gambaran awal mengenai aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan dalam pengelolaan APBG TA 2025. Selain wawancara, tim juga melakukan inventarisasi dokumen-dokumen penting yang akan diperlukan dalam tahap audit lanjutan.
Seluruh informasi yang dihimpun selama survei pendahuluan akan diolah dan dianalisis sebagai bahan penyusunan Program Kerja Audit (PKA) secara terperinci. PKA inilah yang nantinya menjadi panduan teknis bagi tim auditor dalam melaksanakan Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan APBG secara menyeluruh — memastikan setiap langkah pemeriksaan dilakukan berdasarkan bukti, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui pendekatan yang terstruktur ini, Inspektorat Kota Lhokseumawe berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan intern yang tidak hanya menemukan masalah, tetapi juga mendorong tata kelola keuangan gampong yang lebih baik, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
