Lhokseumawe - Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. Komitmen ini diwujudkan melalui serangkaian agenda penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berpuncak pada pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2026 bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Coaching Clinic SAKIP (Senin, 13 Juli 2026)

Rangkaian agenda diawali dengan pelaksanaan Coaching Clinic SAKIP yang difokuskan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknis penyusunan dokumen perencanaan kinerja pada tiap Perangkat Daerah (PD).

Kegiatan ini diikuti oleh 4 PD, yang terdiri dari 3 PD klaster utama (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM) dan 1 PD klaster pendukung (Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan). Usai pembekalan teknis, agenda dilanjutkan dengan sesi one-on-one antara tim SAKIP OPD dan tim evaluator Inspektorat guna merumuskan perbaikan dokumen perencanaan secara nyata.

Rapat Persiapan Evaluasi AKIP (Selasa, 14 Juli 2026)

Sebagai bentuk kesiapan menghadapi Evaluasi AKIP eksternal melalui In-Depth Interview, Pemko Lhokseumawe menggelar Rapat Persiapan Evaluasi AKIP yang dipimpin oleh Asisten III Setdako Lhokseumawe, dr. Said Alam Zulfikar. Dalam rapat ini, Asisten III menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh elemen, mulai dari Tim SAKIP Pemko, Tim Evaluator Internal AKIP pada PD, hingga empat PD terpilih. Pertemuan ini mematangkan sistematika pemaparan, keselarasan data pendukung, serta materi bahan tayang yang mencakup tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2025 dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru.

Evaluasi AKIP Melalui In-Depth Interview (Kamis, 16 Juli 2026)

Puncak rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui In-Depth Interview secara daring dari OP Room Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe. Agenda utama ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., serta dihadiri oleh Asisten III, Plt. Asisten II (Kepala Bappeda), Inspektur dan Tim Evaluator Internal APIP, para Kepala Perangkat Daerah sampel, dan Tim SAKIP OPD.

Acara dibuka oleh Sekda yang memaparkan capaian penerapan SAKIP Pemko Lhokseumawe Tahun 2026, disusul paparan dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan, lalu dilanjutkan dengan diskusi interaktif bersama Tim Evaluator KemenPAN-RB.

Dalam sesi diskusi, Kepala Bappeda menyampaikan terobosan Pemko Lhokseumawe hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI 2026 di Medan, yaitu rencana kerja sama pengembangan aplikasi pengukuran kinerja bersama kota berfiskal besar guna memperkuat sistem di luar SIPD yang berjalan.

Pengendali Teknis Tim Evaluator APIP menyampaikan bahwa sejumlah catatan dan rekomendasi dari KemenPAN-RB pada LHE sebelumnya telah ditindaklanjuti, khususnya pada komponen Evaluasi Internal. APIP juga mengonfirmasi telah merampungkan evaluasi internal serta memetakan pemeringkatan dan nilai terhadap 16 OPD sampel. Perwujudan komitmen dan kebijakan yang diambil Tim SAKIP Pemko Lhokseumawe menyiapkan skema reward berupa sertifikat penghargaan bagi OPD dengan pencapaian nilai terbaik, serta punishment yang disesuaikan bagi OPD yang memperoleh predikat di bawah B.

Menanggapi hal tersebut, Tim Evaluator KemenPAN-RB memberikan sejumlah arahan, diantaranya mendorong agar cakupan evaluasi internal pada tahun selanjutnya menjadi 2/3 dari keseluruhan populasi OPD di Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai persyaratan menuju target predikat akuntabilitas kinerja BB.

Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe menegaskan komitmen penuh jajaran pemerintah kota untuk terus menyempurnakan penerapan SAKIP secara berkelanjutan.

"Pemko Lhokseumawe berkomitmen penuh untuk terus melakukan perbaikan SAKIP, baik di tingkat Pemerintah Kota maupun Perangkat Daerah. Evaluasi ini menjadi dorongan penting bagi kita semua untuk memastikan seluruh perencanaan dan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat," pungkas Sekda.