LHOKSEUMAWE – Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mengoptimalkan penyelesaian kerugian negara/daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Inspektorat Kota Lhokseumawe mengikuti kegiatan “Workshop dan Diskusi Optimalisasi Penyelesaian Kasus Tuntutan Perbendaharaan pada Pemerintahan Daerah di Wilayah Pemerintah Aceh” secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis, 19 November 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Inspektur Kota Lhokseumawe tersebut diikuti oleh Plt. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, T. Adnan, S.E., Inspektur Kota Lhokseumawe, Husnul Fikar, S.E., Sekretaris Inspektorat Cut Ernalita, S.Sos., para Inspektur Pembantu, serta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Lhokseumawe.
Workshop dan diskusi ini menjadi forum koordinasi sekaligus penguatan pemahaman bagi pemerintah daerah mengenai mekanisme penyelesaian kasus Tuntutan Perbendaharaan, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab bendahara dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Pembahasan juga diarahkan pada percepatan penyelesaian kasus, pemantauan tindak lanjut, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Memahami Tuntutan Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Bendahara
Dalam pengelolaan keuangan negara/daerah, kerugian negara/daerah merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun karena kelalaian.
Penyelesaian kerugian tersebut dilaksanakan berdasarkan pihak yang bertanggung jawab. Untuk bendahara, mekanismenya dilakukan melalui Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang penetapannya menjadi kewenangan BPK. Sementara itu, kerugian yang melibatkan pegawai negeri bukan bendahara diselesaikan melalui mekanisme Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembedaan mekanisme ini penting agar proses penyelesaian kerugian negara/daerah dilaksanakan sesuai kewenangan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mekanisme Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
Salah satu materi penting yang dibahas dalam workshop adalah tata cara penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
Secara umum, proses penyelesaian diawali dengan pelaporan kasus kerugian kepada BPK untuk selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan, verifikasi, serta penilaian dan/atau penetapan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam proses tersebut, terdapat mekanisme Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yaitu pernyataan tertulis bendahara mengenai tanggung jawab dan kesediaannya untuk mengganti kerugian negara/daerah. Penandatanganan SKTJM di hadapan pemeriksa BPK dapat menjadi salah satu langkah percepatan penyelesaian kasus kerugian bendahara.
Apabila SKTJM tidak dilaksanakan atau tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, proses dapat berlanjut pada mekanisme penetapan dan pembebanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam tahapan selanjutnya, Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) memiliki peran dalam melakukan verifikasi dan pemeriksaan dokumen kasus, menilai atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang harus diganti bendahara, serta memutuskan keberatan yang diajukan terhadap penerbitan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW).
Pentingnya Tindak Lanjut Putusan MTP
Penyelesaian kasus Tuntutan Perbendaharaan tidak berhenti pada penetapan kerugian, tetapi harus dilanjutkan dengan pelaksanaan keputusan dan pemantauan pembayaran kewajiban pihak yang bertanggung jawab.
Dalam materi workshop dijelaskan bahwa tindak lanjut putusan MTP antara lain mencakup pemrosesan SKTJM oleh pimpinan entitas, pelaksanaan pembayaran dan pelunasan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, penerbitan keputusan pembebanan, serta pencatatan atau pembebasan kerugian sesuai hasil proses penyelesaian.
Pimpinan instansi juga berkewajiban melaporkan perkembangan setiap tahapan penyelesaian kepada BPK. Dengan demikian, pemantauan yang berkelanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kewajiban penyelesaian kerugian benar-benar ditindaklanjuti hingga tuntas.
Peran Strategis Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
Dalam mendukung proses tersebut, pemerintah daerah memiliki Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara maupun dalam rangka pelaksanaan APBD.
Tim ini berperan dalam menginventarisasi dan memutakhirkan data kasus, mengidentifikasi dokumen serta status penyelesaian, mengoordinasikan tindak lanjut dengan pihak terkait, dan memantau perkembangan pembayaran kewajiban penyelesaian kerugian daerah.
Penguatan peran tim menjadi penting agar penanganan kasus tidak berhenti pada administrasi pencatatan, tetapi dilaksanakan secara terukur, tertib, dan berkelanjutan. Selain itu, identifikasi terhadap berbagai hambatan, baik dari aspek kelengkapan dokumen, administrasi, penagihan, maupun kemampuan pembayaran, diperlukan untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat.
.jpeg)
Memperkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Optimalisasi penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan merupakan bagian dari upaya menjaga dan memulihkan keuangan negara/daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Penyelesaian kerugian yang dilaksanakan secara tepat waktu, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan tidak hanya mencerminkan tanggung jawab pihak yang bersangkutan, tetapi juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik.
Melalui partisipasi dalam workshop dan diskusi ini, Inspektorat Kota Lhokseumawe terus berupaya memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman aparatur, serta mengoptimalkan peran Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam mendukung penyelesaian kerugian negara/daerah.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian kasus Tuntutan Perbendaharaan secara lebih efektif dan akuntabel, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Lhokseumawe yang transparan, bertanggung jawab, dan berintegritas.
(Sumber: Bahan Tayang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan BPK Perwakilan Provinsi Aceh)
