Lhokseumawe – Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Inspektorat menggelar entry meeting sebagai tanda dimulainya agenda Pendampingan Penguatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026. Pertemuan yang berlangsung pada Senin (13/4/2026) ini menjadi titik awal koordinasi intensif antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh.

Rapat ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan Inspektorat Kota Lhokseumawe, meliputi Inspektur Kota Lhokseumawe, Husnul Fikar, SE, didampingi oleh Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus), serta Tim Pendampingan SPIP Kota Lhokseumawe. Kehadiran ini menunjukkan komitmen serius Inspektorat Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Fokus pada Akuntabilitas dan Tata Kelola

Pendampingan oleh BPKP Aceh ini direncanakan akan berlangsung selama 29 hari kerja, terhitung sejak 9 April hingga 22 Mei 2026. Tim BPKP yang dipimpin langsung oleh Kordinator Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Riandi Putra selaku wakil penanggung jawab dan M Fachruddin Lubis selaku Ketua Tim akan bekerja sama dengan Inspektorat untuk memotret dan memberikan rekomendasi penguatan pada struktur serta proses pengendalian intern pemerintah daerah.

Maturitas SPIP Terintegrasi bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan sebuah instrumen strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui pendampingan ini, diharapkan skor maturitas SPIP Kota Lhokseumawe dapat meningkat, yang sekaligus mencerminkan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan yang lebih baik.

Komitmen Integritas

Selaras dengan nilai-nilai transparansi, BPKP Perwakilan Aceh kembali menegaskan bahwa seluruh biaya kegiatan pendampingan ini menjadi beban anggaran BPKP Aceh. Selain itu, ditegaskan pula komitmen integritas bahwa selama masa penugasan, seluruh tim dilarang keras untuk meminta maupun menerima pemberian dalam bentuk apa pun (gratifikasi dan suap).

Dengan dimulainya entry meeting ini, diharapkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat memberikan dukungan penuh berupa data dan informasi yang diperlukan demi kelancaran proses pendampingan hingga akhir Mei mendatang.