Lhokseumawe – Tim Evaluator Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh telah melaksanakan tahapan wawancara bersama 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai bagian dari Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) Tahun 2026. Kesepuluh OPD yang menjadi sampel evaluasi meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Sosial, Disperindagkop dan UKM, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan (DKPPP), Sekretariat Baitul Mal, Dinas Kesehatan, Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Fokus wawancara ini mencakup pelaksanaan program lintas sektoral (crosscutting), khususnya pada isu pengentasan kemiskinan, persampahan, pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM, dan budidaya perikanan.
Dalam pelaksanaannya, masing-masing OPD memaparkan program kerja serta tindak lanjut kegiatan yang telah dilakukan. Pada sektor kesejahteraan sosial, Dinas Sosial menyampaikan pelaksanaan sosialisasi P2K2 yang bertujuan mengedukasi masyarakat terkait status ekonomi penerima bantuan. Selain itu, dilaporkan juga penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang dialokasikan untuk program permakanan serta usulan pengadaan kursi roda.
Sementara itu, Sekretaris Baitul Mal Kota Lhokseumawe menjelaskan mekanisme penentuan penerima manfaat yang ditetapkan melalui proses verifikasi dan survei langsung ke lapangan. Lembaga ini juga memaparkan bentuk kolaborasi dengan Islamic Value untuk pendanaan bersama, serta pelaksanaan penyaringan data (filtering) guna memastikan calon penerima belum memperoleh bantuan dari sumber lain.
Pada sektor ketahanan pangan, Kepala DKPPP melaporkan pelaksanaan pembinaan bagi pelaku UMKM di wilayah pesisir untuk pengolahan hasil laut. Di bidang pertanian, pengaplikasian bantuan alat mesin pertanian dan penerapan teknologi PM-AAS (Pertanian Modern - Advanced Agricultural System) digunakan untuk menunjang peningkatan hasil panen padi. Selain itu, program pasar tani juga diselenggarakan guna mempertemukan pelaku usaha secara langsung dengan masyarakat umum.
Pada aspek tata kelola, Kepala BPKD menginformasikan bahwa pengukuran kelancaran sistem pencatatan keuangan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Bidang Akuntansi dan Aset BPKD juga melaporkan pelaksanaan pembinaan akuntansi yang salah satunya didokumentasikan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dari sisi pengukuran kinerja, Bagian Organisasi menyampaikan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tingkat Pemda telah diunggah dan dipublikasikan melalui situs JDIH Kota Lhokseumawe.
Rangkaian evaluasi dan wawancara pendalaman ini ditujukan untuk memberikan masukan objektif bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam menyempurnakan manajemen risiko dan penyelenggaraan pengendalian intern.
